Akuntansi Sektor Publik

LINGKUNGAN ORGANISASI DAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

(PETEMUAN I)

LINGKUNGAN ORGANISASI

1. SOURCE OF EQUITY FUNDING
   1. Berasal dari investor, kreditor dan para anggota.
   2. Berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMNN/D, sumbangan, penjualan asset.
2. OPERATING OBJECTIVE
   1. Menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik atau anggota.
   2. Menyediakkan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. TYPE OF ORGANIZATION
   1. Pure-profit Organization (Privat Sector Organization)
   2. Quasi-profit Organization (Public Sector Organization)
   3. Quasi-nonprofit Organization (Public Sector Organization & Nonprofit Organization)
   4. Pure-nonprofit Organization (Public Sector Organization & Nonprofit Organization)

ORGANISASI NON PROFIT (NON PROFIT ORGANIZATION)

Organisasi didirikan dengan aktivitas dan tujuan untuk memberikan jasa/layanan kepada public dan tidak mencari profit.

Contoh :

1. Organisasi Kemasyarakatan
   1. Panti Asuhan.
   2. Yayasan Dana Sosial.
   3. Serikat Buruh.
2. Organisasi Kesehatan
   1. Yayasan Jantung Indonesia.
   2. Palang Merah Indonesia.
   3. Rumah Sakit.
3. Organisasi Profesi
   1. Ikatan Dokter Indonesia.
   2. Ikatan Akuntan Indonesia.
   3. Persatuan Artis Seluruh Indonesia.
4. Organisasi Pendidikan
   1. Sekolah Dasar.
   2. Sekolah Menengah.
   3. Perguruan Tinggi.
5. Organisasi Politik
   1. Partai Politik.
   2. Organisasi Pendukungnya.
6. Instansi Pemerintah
   1. Lembaga.
   2. Departemen.
   3. Kantor Dinas.
7. Organisasi-Organisasi Sosial Pada Bidang Lainnya

KARAKTER ORGANISASI NON PROFIT (BUKAN INSTANSI PEMERINTAH)

1. Sumberdaya berasal dari donator yang tak mengharap imbalan.
2. Menghasilkan barang/jasa tanpa laba. Jika menghasilkan laba, laba tidak dibagikan pada pendiri/pemilik organisasi.
3. Taka da kepemilikan seperti organisasi bisnis dalam arti kepemilikan ini tidak bisa dijual atau dialihkan dengan penebusan.

ORGANISASI KEPEMERINTAHAN

Akuntansi dan pelaporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

ORGANISASI NON KEPEMERINTAHAN

Akuntansi dan Laporan Keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

PARA STAKEHOLDER YANG BERKEPENTINGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA :

1. Penyumbang (Donatur)
2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)
3. Masyarakat (Partisipan)
4. Manajemen (Pengelola)

TUGAS STAKEHOLDER TERHADAP LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NON PROFIT

1. Menilai layanan organisasi yang telah diberikan pada masyarakat.
2. Menilai kemampuan organisasi untuk terus memberikan jasa/layanan di masa mendatang.
3. Menilai cara manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Menilai aspek-aspek kinerja manajer dalam mengelola organisasi.

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS & PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KEPEMERINTAHAN)

Akuntabilitas (Lembaga Administrasi Negara 2000) : Adalah transparansi dan pemberian informasi kepada publik.

Akuntabilitas Publik :

Kewajiban agent memberi tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas pada publik.

Hak Dasar Publik :

1. Hak untuk mengetahui.
2. Hak untuk diberi informasi.
3. Hak untuk didengar aspirasinya.

Empat Dimensi Akuntabilitas Dalam Organisasi Sektor Publik :

1. Accountability for Probity and Legaly
   1. Berkaitan penyalahgunaan wewenang,
   2. Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan.
2. Process Accountabiliy
   1. Kecukupan SIA, SIM, dan prosedur administrasi.
3. Program Accountability
   1. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
   2. Berbagai alternative program yang telah ditetapkan.
4. Policy Accountability
   1. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perkembangan Akuntansi Sektor Publik ditandai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan organisasi sector publik.

Perubahan yang signifikan dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward acrual) dan selanjutnya adalah akuntansi kepemerintahan bebasis akrual (proses transisi).

PENYUSUNAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

• Mengacu pada praktek internasional.
• Mengadaptasi International Publik Sector Accounting Standard (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant (IFAC).
• Pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS tapi disesuaikan dengan kondisi Indonesia (Peraturan Perundangan, Praktek-praktek Keuangan, Kesiapan Sumber Daya Manusia, dll).

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)

Dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang disusun dengan mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (KKAP).

Karakter Pelaksanaan Good Governance menurut UNDP :

1. Particippation.
2. Rule of Law.
3. Transparency.
4. Responsiveness.
5. Consensus Orientation.
6. Equity.
7. Efficiency and Effectiveness.
8. Accountability.
9. Strategic Vision.

Akuntansi Sektor Publik :

1. Public.
2. Accountability.
3. Transparency.
4. Value for Money.
5. Economy.
6. Efficiency.
7. Effectiveness.
8. Equity and Equality.

Kondisi di Indonesia :

1. Indikator efisiensi peradilan, masih jauh dari harapan.
2. Indikator efisiensi birokrasi, juga masih jauh dari harapan.
3. Tingginya tingkat korupsi yang bahkan telah merajalela dihampir seluruh lapisan masyarakat (sektor public dan swasta).

Implikasi Otonomi Daerah terhadap Akuntansi Sektor Publik :

1. Perlunya sistem akuuntansi yang efektif dan standar akuntansi pemerintahan yang memadahi.
2. Perlunya melakukan perbaikan mekanisme pengauditan terhadap instansi pemerintah daerah.

Implikasi otonomi daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah :

1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan.
2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran.
3. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan deficit spending.
4. Perubahan strategi pembiayaan.

Pemberian otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi di lingkungan sector publik.

GOOD GOVERNANCE

Apa yang diperlukan untuk mewujudkan Good Governance?

1. Institutional Reform

Pembenahan struktur dan infrastruktur alat-alat kepemerintahan di daerah melalui pemberdayaan masing-masing elemen di daerah.

2. Public Management Reform

Digunakan model manajemen yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

3. Budgeting Reform
4. Accounting Reform
5. Auditing Reform
6. Financial Management Reform

AKUNTANSI ORGANISASI NON PROFIT

(BUKAN PEMERINTAH)

(PERTEMUAN 3)

Informasi Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba/Non Profit :

1. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban dan aktiva bersih organisasi.
2. Pengaruh peristiwa atau transaksi terhadap jumlah dan sifat aktiva bersih organisasi.
3. Jenis dan jumlah sumber daya organisasi yang masuk dan kkeluar dalam suatu perioda tertentu.
4. Cara organisasi memperoleh dan membelanjakan kas, cara memperoleh dan melunasi pinjaman dan factor lain yang mempengaruhi likuiditasnya.
5. Usaha jasa organisasi.

Laporan Keuangan Yang Harus Disusun Organisasi Non Profit (Bukan Pemerintah) Berdasarkann PSAK No. 45

1. Laporan Posisi Keuangan.

Menyediakann informasi tentang aktiva, kewajiban dan aktiva bersih organisasi.

2. Laporan Aktivitas

Menyediakan informasi tentang : Pendapatan dan beban sehubungan dengan aktivitas organisasi selama periode tertentu; Pengaruh transaksi atau peristiwa lain terhadap jumlah dan siifat aktiva bersih (Aktiva Bersih Tidak Terikat, Terikat Temporer, Terikat Permanen)

3. Laporan Arus Kas

Menyediakan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas organisasi dalam suatu periode tertentu.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menyediakan penjelasan yang lebih rinci atas laporan keuangan, serta informasi lain yang relevan.

Pengklasifikasian Aktiva Bersih

• Aktiva Bersih Tidak Terikat
• Aktiva Bersih Terikat Temporer
• Aktiva Bersih Terikat Permanen

Pendapatan Dari Sumbangan

• Sumbangan Tidak Terikat

Adalah sumbangan yang tidak dibatasi/disertai syarat-syarat tertentu oleh donator dan bebas digunakan dalam operasi organisasi.

• Sumbangan Terikat Temporer

Adalah sumbangan yang dibatasi penggunaannya oleh donator untuk tujuan tertentu dalam waktu tertentu (temporer). Jika tujuan telah terpenuhi, maka sumbangan tersebut menjadi tidak terikat lagi.

• Sumbangan Terikat Permanen

Adalah sumbangan yang disertai syarat-syarat tertentu oleh donator dimana batas waktu berlakunya syarat-syarat tersebut tidak ditentukan.